image

Ilustrasi: Merdeka.com

14 Januari 2018 | 15:23 WIB | Pilkada Serentak

Pengamat: Mahar Politik Lahir karena Tak Ada Dana Parpol

JAKARTA, suaramerdeka.com- Mahar yang diajukan setiap pencalonan kepala daerah dinilai pengamat politik, Muhammad Nasih, terjadi akibat pemerintah tidak memberikan dana aktivitas parpol untuk keberlangsungan Pilkada dan Pilpres. Apalagi partai dilarang mendirikan usaha sehingga wajar jika calon kepala daerah banyak memerlukan uang untuk proses pencalonan.

"Ini implikasi dari sistem politik yang dibuat tidak kondusif bagi lahirnya pemimpin yang idealis dan baik, biaya politik mahal, parpol pun tidak punya uang yang cukup untuk membiayainya, wajar karena pemerintah tidak biayai. Parpol nggak boleh buka usaha dan aneh, banyak LSM menentang ide anggaran untuk parpol. Mikir dong jika tidak punya usaha, anggarannya mana? Ya dari cukong-cukong. Akibatnya tidak mandiri calon-calon eksekutif dan legislatif," terang Nasih seperti dilansir RRI, Minggu (14/1).

Nasih menambahkan ketidakpercayaan parpol dalam mengikuti pemilihan kepala daerah membuat parpol membentuk saksi-saksi partai.

"Pengusaha besar yang biayai inilah yang harus dihadapi pemerintah, calon tidak percaya pada KPU dan Bawaslu karena mereka dianggap manipulasi data. Para calon tidak percaya pada negara, akhirnya inisiatif bangun institusi sendiri. Misalnya bangun saksi saksi kan itu perlu pendanaan, semua orang belum tentu mau jadi saksi, akhirnya menjadi bengkak. Anggaran parpol untuk pencalonan dan dilimpahkannya pada calon yang ingin maju," jelasnya.

(RRI /CN41 )