image

MELINTAS BERGANTIAN: Warga harus bergantian melintas di Jembatan Sunut yang talud penahannya longsor. (suaramerdeka.com/Ranin Agung)

14 Januari 2018 | 20:36 WIB | Semarang Metro

DPRD Rekomendasikan Instansi Terkait untuk Penanganan Sementara

  • Talud Jembatan Sunut Longsor

UNGARAN, suaramerdeka.com- Setelah melihat kondisi Jembatan Sunut yang talut penahannya longsor, Komisi C DPRD Kabupaten Semarang merekomendasikan kepada instansi terkait untuk segera mengambil penanganan sementara. Mengingat, jembatan tersebut merupakan akses utama warga Dusun Sapen dan Borangan Candirejo, Pringapus menuju wilayah Kabupaten Demak. “Segera ditangani karena transportasi warga terancam terputus. Jika putus, maka dua dusun berpotensi terisolir,” kata Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Marutohening, Minggu (14/1).

Dari kajian rombongan yang mengecek lokasi, menurutnya talud penahan jembatan bisa longsor imbas faktor alam. Menyusul lokasi jembatan tepat di kelokan Sungai Jragung. Longsor semakin parah setelah intensitas hujan tinggi, membuat debit air sungai yang mengalir menjadi deras. “Apabila terlambat penanganan, tentu butuh biaya banyak dan butuh waktu. Demikian halnya dengan akses warga menjadi terganggu,” jelasnya.

Di dalam kontrak pekerjaan Jembatan Sunut, lanjutnya, memang tidak dianggarkan biaya perkuatan talud serta tiang pilar jembatan. Anggaran sebesar Rp 500 juta tersebut, telah dianggarkan pada APBD Penetapan 2018. “Tetapi sekarang yang dibutuhkan mendesak bukan itu. Akan tetapi lebih ke penanganan sementara terlebih dahulu,” ujarnya.

Rombongan dari unsur Komisi C DPRD Kabupaten Semarang, BPBD, dan DPU Kabupaten Semarang juga mengunjungi Dusun Bendo, Desa Kandangan, Kecamatan Bawen yang sebelumnya terjadi tanah gerak. Usai melihat kondisi tanah yang terus bergerak, Bondan merekomendasikan BPBD untuk segera merelokasi warga ke tempat aman. “Teknis evakuasi kita serahkan ke BPBD, tetapi harus dipastikan lokasi dan kebutuhan logistiknya aman serta tersedia,” paparnya.

Kaitannya relokasi yang sudah ditawarkan pihak PTPN IX, Komisi C DPRD Kabupaten Semarang berharap secepatnya ada keputusan yang bisa dijalankan dan tidak saling merugikan baik warga maupun PTPN IX. Sebagaimana diketahui, baru-baru ini pemilik 13 rumah warga terdampak sudah diberi alternatif relokasi atau kompensasi uang dari PTPN IX. “Seandainya warga memilih relokasi, maka tanah dan bangunan akan dibangunkan PTPN IX dengan ketentuan rumah layak huni,” tandasnya.

(Ranin Agung /SMNetwork /CN40 )