image

Foto: Istimewa

14 Februari 2018 | 15:55 WIB | Nasional

KPK: Proses Demokrasi Harus Bersih dari Korupsi

JAKARTA, suaramerdeka.com -Penangkapan Bupati Subang, Imas Aryumningsih, dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menambah daftar panjang calon kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.

Sebelumnya, Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko dan Bupati Ngada, Marianus Sae yang resmi ditetapkan sebagai calon kepala daerah, tertangkap tangan oleh KPK.

Menanggapi hal ini, Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah menegaskan KPK tidak akan melakukan tangkap tangan bila memang calon kepala daerah memiliki komitmen. Menurutnya, proses demokrasi harus bebas dari korupsi.

"Saya kira ini kasus yang sekian, seharusnya tidak ada kasus baru lagi. KPK tidak perlu melakukan OTT kalau memang para calon kepala daerah memiliki komitmen tidak menerima sejumlah uang terutama incumbent (pejawat). Kalau untuk pasangan lain (bukan pejawat) kita akan melihat itu kewenangan KPK atau tidak. Tapi yang pasti kita berharap betul ada pesan untuk peserta pilkada bahwa proses demokrasi ini harus bebas dari korupsi," kata Febri seperti dilansir Republika, Rabu (14/2).

Febri melanjutkan, untuk mewujudkan proses demokrasi yang bersih, butuh peran serta dari semua pihak.

"KPK memiliki kewenangan hanya untuk pengawasan penyelenggara negara, Bawaslu punya kewenangan untuk pengawasan pemilu, penyelenggaraan pemilu bersama KPU. Kemendagri punya kewenangan proses pembinaan di daerah-daerah. Tentu sangat baik kalau semua pihak menjalankan secara maksimal. Agar proses pilkada demokrasi menghasilkan kepala daerah bersih dan tidak lagi mengulangi kekeliruan kepala daerah sebelumnya yang akhirnya diproses oleh KPK," tuturnya.

(RPK /CN41 )