image

Foto: Istimewa

14 Februari 2018 | 19:20 WIB | Nasional

Bupati Subang Kena OTT KPK, Aher Prihatin

BANDUNG,suaramerdeka.com- Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan mengaku prihatin dengan kabar operasi tangkap tangan KPK terhadap Bupati Subang, Imas Aryumningsih. "Prihatin," katanya kepada wartawan di Bandung, Rabu (14/2).

Menurut dia, sejak awal, pihaknya kerap menasehati ke semua pihak termasuk kepala daerah supaya jangan dekat-delat dengan penyimpangan keuangan.

Kalau nasehat itu diperhatikan, kata kader PKS, mereka akan selamat. "Sebenarnya kan satu hal saja, tahan diri untuk tak melakukan, selesai," katanya.

Dalam kaitan itu, baginya, sebenarnya lebih mudah melaksanakan larangan dibandingkan perintah. "Kalau larangan itu cuma diam, jangan lakukan," katanya.

Aher tak mau menduga-duga kasus apa yang menjerat Imas. Pihaknya memyerahkan sepenuhnya kasus tersebut terhadap pejabat berwenang.

Terpisah, Wakil Ketua Partai Golkar Jabar, MQ Iswara enggan berkomentar atas kasus yang menimpa kadernya. Terlebih Imas juga mencalonkan diri pada Pilbup Subang.

"Saya belum bisa berkomentar apa-apa, ketua (Dedi Mulyadi) sudah berada di Subang," katanya di Bandung, Rabu (14/2). Imas senior merupakan pengganti Ojang Suhandi yang kebetulan kena OTT KPK pula.

Sedangkan Ketua DPRD Subang, Beni Rudiono menyatakan roda pemerintahan Subang tak ada terganggu dengan kasus tersebut. Baginya, sistem pelayanan publik di Subang sudah berjalan baik.

Dia menyebut bahwa dengan kejadian tersebut semestinya memang memacu pelayanan publik menjadi lebih baik.

"Kondisi di Subanh sepertinya biasa, karena persoalannya urusan pelayanan publik itu harus dipermudah, jangan dipersulit, ikhlas, cuma resikonya mungkin harus siap miskin," katanya.

Dalam kaitan itu, Aher mengukuhkan tiga pejabat utama Pemprov Jabar seperti asisten daerah dan kadinas sebagai penjabat sementara guna menghindari kekosongan kekuasaan karena ditinggal nyalon kepala daerah dan wakilnya.

Ketujuh Pjs itu adalah Solihin sebagai Walikota Bandung, Ruddy Gandakusumah sebagai Walikota Bekasi, kemudian Bupati sumedang Sumarwan Hadisuwarto, Bupati Subang Dadi Iskandar, Bupati Ciamis Dedy Mulyadi, Bupati Garut Kusmayadi T Padmadinata, dan Walikota Cirebon Dedi Taufik Kurohman.

"Langkah ini untuk menjamin tak ada kekosongan pemerintahan,  menjamin kelangungan pemerintahan," tandasnya.

(Setiady Dwi /SMNetwork /CN38 )