image

SM/Antara - TUNGGU PEMBELI : Pedagang mainan menunggu calon pembeli di Pasar Gembrong, Jakarta, Desember lalu. Pemerintah menyepakati ketentuan pengecualian SNI bagi mainan impor. Maksimal lima buah boleh dibawa setiap orang yang pulang dari luar negeri menggunakan pesawat udara, dan maksimal tiga mainan dalam setiap pengiriman melalui ekspedisi. (65)

03 Februari 2018 | Spektrum

Video Viral yang Berbuah Revisi Kebijakan

SEBUAHvideo yang diunggah akun Facebook bernama Faiz Ahmad menjadi viral. Video tersebut memperlihatkan dirinya menghancurkan mainan Power Ranger Ninja Storm Karakuri Ball merk Bandai menggunakan batu. Ia pun curhat di dinding Facebook-nya.

”Barang gak bisa dikeluarkan tanpa SNI, sedangkan saya tanya sama buat rilis barang mainan SNI 7/8 juta, sedangkan barang saya cuma 450 ribuan. Barang cuma bisa dikembalikan ke negara asal atau dimusnahkan.

Ya udah saya pilih dimusnahkan saja pakai tangan sendiri daripada jadi bangkai di gudang bea cukai. Saya cuma menghancurkan yang menjadi hak saya, gak lebih,” tulis Faiz. Meski video dan status tersebut dihapus, namun sudah terlanjur menjadi viral dan mengundang reaksi negatif dari warganet. Kekecewaan Faiz karena tak bisa mendapatkan mainan yang dibeli dari luar negeri tersebut memang beralasan.

Pasalnya, petugas Bea dan Cukai Bengkulu enggan menyerahkan mainan tersebut lantaran terkena lartas (larangan terbatas) dan tidak disertai sertifikat SNI (Standar Nasional Indonesia). Menurut Faiz, jika ingin mendapatkan SNI maka dirinya harus membayar biaya Rp 7-8 juta. Tak lama setelah viral, pihak Bea Cukai segera merilis klarifikasi.

”Untuk mainan impor, memang ada ketentuan wajib SNI yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian,” kata Kasubdit Komunikasi dan Publikasi DJBC Deni Surjantoro menanggapi video yang viral sejak 11 Januari 2018 tersebut. Deni menjelaskan, kebijakan itu didasarkan pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55/M-IND/ PER/11/2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang SNI Mainan Secara Wajib.

Aturan itu mewajibkan siapapun yang membawa mainan impor untuk mengurus izin SNI dari Kemenperin. Ketentuan lebih lanjut dalam peraturan itu, bila yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan izin SNI dari Kemenperin, maka mainan tersebut tidak diizinkan masuk ke Indonesia dan pemilik dipersilakan untuk melakukan retur atau pengembalian barang.

Jika dalam batas waktu yang ditentukan tidak ada tindak lanjut terhadap mainan itu, maka statusnya akan menjadi barang tidak dikuasai. Jika sudah berstatus demikian, maka mainan tersebut diambil alih oleh negara lalu dapat diusulkan untuk dimusnahkan. Menjawab pernyataan Ditjen Bea Cukai, Kemenperin pun buka suara.

Menurut Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kemenperin, Gati Wibawaningsih, ketentuan aturan SNI merupakan kewajiban mutlak bagi korporasi yang melakukan distribusi dan penjualan mainan di Indonesia. Ada sejumlah alasan mengapa Kemenperin memberikan wajib SNI dalam barang mainan. ''SNI merupakan salah satu instrumen regulasi teknis yang bertujuan dapat melindungi kepentingan konsumen dan produsen dalam negeri,'' ungkap Gati melalui keterangan tertulis.

Dia menilai kebijakan SNI akan mampu mencegah beredarnya barangbarang yang tidak bermutu di pasar domestik terutama yang terkait dengan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. ''Selain itu dapat dicegah juga masuknya barang-barang impor bermutu rendah yang mendistorsi pasar nasional karena berharga rendah,'' lanjutnya. Gati menegaskan SNI dalam mainan juga penting, karena sebagian besar penggunanya adalah anak-anak. Mainan tanpa SNI bisa berakibat buruk bagi anak-anak, salah satunya menyangkut zat-zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan.

Bahan Berbahaya

Zat-zat kimia yang dimaksud misalnya timbal (Pb), mercuri (Hg), cadmium (Cd) dan chromim (Cr). Penggunaan bahan berbahaya dalam produk mainan bisa menimbulkan banyak masalah dan dapat menghambat pertumbuhan anak dan penyakit lain seperti kanker serta menimbulkan bahaya tersedak, terjepit, tergores, terjerat, tersetrum bahkan bisa mencederai pendengaran dan penglihatan anak.

''Dengan ditetapkannya produk tersebut wajib menerapkan SNI, maka menjadi keharusan bagi produsen atau industri mainan menerapkan persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI),'' ucap Gati. Namun demikian, dia menyebutkan pengecualian wajib SNI mainan diberlakukan kepada perorangan dengan syarat tertentu. Yakni individu bisa membawa mainan impor melalui pesawat udara dengan batas maksimal sebanyak lima buah barang.

Sementara itu, barang kiriman dari luar negeri maksimal sejumlah tiga buah per satu penerima untuk per pengiriman waktu 30 hari. Sementara itu, Badan Standarisasi Nasional (BSN) justru menilai Bea Cukai salah menerapkan peraturan. ”Bea Cukai-nya enggak baca peraturannya,” ungkap Kepala Pusat Sistem Penerapan Standar BSN Wahyu Purbowasito.

Menurutnya, SNI yang diwajibkan bagi mainan ini untuk melindungi anak dari bahaya mainan yang tidak sesuai standar. ”Ini jelas nih mainan adalah setiap produk atau material yang dirancang atau dengan jelas diperuntukkan penggunanya oleh anak dengan usia 14 tahun ke bawah, untuk bermain dengan penggunaan yang normal maupun kemungkinan penggunaan tidak wajar sesuai kebiasaan seorang anak. Jadi tidak kena kalau mainan dewasa,” jelasnya. Dia menambahkan, pihaknya menetapkan beberapa SNI terkait mainan anak.

Sebagian SNI tersebut telah diadopsinke dalam peraturan Menperin tersebut. Dalam peraturan menteri tersebut, definisi mainan adalah setiap produk atau material yang dirancang atau dengan jelas diperuntukkan penggunaannya oleh anak dengan usia 14 tahun ke bawah. Dengan adanya peraturan tersebut, produk mainan anak yang beredar di pasar Indonesia harus memenuhi SNI.

Penyederhanaan

Akibat kisruh tersebut pemerintah merevisi kebijakannya. Lewat Ditjen Bea Cukai, pemerintah menyederhanakan jumlah impor barang dilarang atau terbatas yang berlaku pada 1 Februari 2018. Diharapkan, penyederhanaan ini dapat mengurangi potensi kesalahpahaman mengenai penerapan SNI seperti yang terjadi pada kasus pemeriksaan administrasi kepabeanan (custom clearance) mainan impor beberapa waktu lalu.

Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu Heru Pambudi mengatakan bahwa proses administrasi bagi sebagian barang bisa dilaksanakan di luar pos perbatasan. Sehingga, prosesnya dapat cepat untuk verifikasi barang impor yang masuk ke Indonesia. Saat ini terdapat 10.826 jenis barang impor jika dilihat melalui HS Code Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI).

Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.229 barang atau 48,3 persen merupakan barang impor dengan kategori barang yang dilarang. Mulai 1 Februari, jumlah barang impor yang masuk kategori barang yang dilarang disebut bisa berkurang hingga 20,8 persen.(65)

Penulis :Kartika Runiasari, M Alfi Makhsun, Dadang Aribowo
Grafis :Dadang Aribowo
Penyunting :Wahyu Wijayanto

Berita Lainnya