14 Februari 2018 | Wacana

TAJUK RENCANA

DPR Ingin Membangun Kekebalan

Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR,DPR, DPD dan DPRD (MD3) patut dicermati karena dimanfaatkan oleh DPR untuk menjadikan lembaga itu mempunyai kekebalan hukum. Mereka membangun imunitas untuk dirinya sendiri melalui UU yang menjadi kewenangannya. Hal itu terlihat dari ketentuan pemanggilan dan pemeriksaan tindak pidana yang menambahkan adanya pertimbangan Majelis Kehormatan Dewan (MKD) sebelum izin tertulis Presiden.

Dalam Pasal 245 UU MD3 hasil revisi dinyatakan hal itu kendati putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 ditegaskan bahwa pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana hanya perlu mendapatkan persetujuan tertulis dari presiden dan tidak perlu izin MKD. Walaupun Ketua DPR Bambang Soesatyo menegaskan pertimbangan MKD tidak mengikat, hal itu sungguh tidak elok karena berpotensi melindungi diri.

Kekebalan lain dibangun lewat Pasal 122 yang memberikan kewenangan MKD untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang, kelompok atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Pasal itu seperti merancukan peran dan fungsi MKD yang seharusnya untuk kepentingan internal lembaga itu dalam menegakkan etika dan integritas anggota Dewan. Sekarang malah seperti membentengi diri terhadap kritik dan kecaman dari luar.

Jelaslah materi UU tersebut rawan digugat kembali di MK. DPR kembali mempertontonkan kekuasaan untuk melindungi diri sendiri melalui UU yang menjadi kewenangannya. Tak ada rasa malu karena yang muncul justru pembelaan. Sudah jelas itu bertentangan dengan prinsip equity before the law dan rasa keadilan masyarakat. Dapat diduga semua itu juga terkait dengan banyaknya kasus dugaan korupsi yang melibatkan mereka. Maka keberadaan UU tersebut mestinya ditolak.

Sudah tepat putusan MK bahwa pemanggilan dan pemeriksaan untuk tindak pidana korupsi tak perlu izin siapa pun termasuk presiden. Sekarang DPR seperti hendak menyiasati atau bahkan melawan putusan MK tersebut. Inilah yang patut disesalkan karena seolah-olah mereka tidak memahami hukum. Demi kepentingannya apapun bisa dilakukan. Wajarlah apabila masyarakat semakin kurang respek dan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga itu akan makin merosot.

Haruslah ada kekuatan dan desakan publik untuk melawan upaya DPR melindungi diri. Langkah uji materi di MK akan merupakan tuntutan riil dan diharapkan MK sebagai pengawal konstitusi dapat tetap menjaga konsistensi. Akhir-akhir ini ada kekhawatiran terhadap lembaga tersebut terutama setelah ketua terkena sanksi etik beberapa kali termasuk pertemuannya dengan petinggi DPR beberapa waktu lalu. Akhirnya masyarakatlah yang diharapkan kekritisannya. Tak boleh membiarkan DPR berbuat semaunya.

Berita Lainnya