15 Februari 2018 | Ekonomi - Bisnis

Jelang Holding Migas, Direksi Pertamina Dirombak

JAKARTA- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebutkan, perombakan struktur organisasi direksi PT Pertamina (Persero) merupakan bagian dari rangkaian proses pembentukan holding BUMN minyak dan gas bumi (migas) antara Pertamina dengan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN).

“Terkait dengan holding (migas-Red), kita akan melihat Pertamina ke depan bertujuan ke mana, (subholding-Red) gas, hulu, hilir, itu Pertamina ke sana. Ini step by step kita,” kata Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN, Fajar Hary Sampurno di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (13/2).

Untuk Peraturan Pemerintah (PP) tentang Holding Migas, menurut Fajar, sampai saat ini telah sampai ke meja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan masih menunggu persetujuan orang nomor satu di Indonesia tersebut. Adapun tenggat waktu pembentukan holding adalah 20 hari setelah rapat umum pemegang saham (RUPS) PT PGN Tbk yang telah dilaksanakan pada Januari 2018 lalu. “Mudah-mudahan Pak Presiden cepat teken (PP Holding Migas-Red). Kan sudah seminggu nih, yang lain kan lebih jauh dari seminggu. Namanya saja PP bisa berbulan-bulan.

Tapi ini kita dorong cepat. Karena kita ada batas waktu tiga bulan. Totalnya 60 hari,” ujar Fajar. Sambil menunggu beleid disahkan oleh Presiden Jokowi, Kementerian BUMN terus melakukan tahapan-tahapan pembenahan baik di Pertamina maupun di PGN. Salah satunya mengenai skema penyatuan PGN dengan Pertagas yang merupakan anak usaha Pertamina. “Kan kita kalau melakukan penyatuan itu ada yang mulai dari legalnya, akutansinya, pajaknya, semua harus dilihat, (valuasi- Red) untuk Pertagas sedang jalan. Makanya saya bilang opsi.

Ada opsi 1, 2, 3. Salah satunya akuisisi,” ujar dia. Fajar menyebutkan, penyelesaian penyatuan Pertagas ke PGN sampai Maret 2018, sedangkan PGN dengan Pertamina menunggu PPterbit. Adapun RUPS PT Pertamina, Selasa (13/2), memutuskan adanya perombakan struktur organisasi perusahaan. Jabatan direktur gas dihapus, dan ada penambahan dua jabatan direksi baru. Fajar menjelaskan, dengan adanya penghapusan jabatan direktur gas Pertamina, maka secara otomatis Yenni Andayani diberhentikan dari jabatan direktur di Pertamina.(sb,dtc-55)

Berita Lainnya