15 Februari 2018 | Berita Utama

Dana Kampanye Maksimal Rp 64,7 Miliar

  • Kampanye Dimulai Hari Ini

SEMARANG-Batas maksimal dana kampanye masing-masing pasangan calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018 sebesar Rp 64.788.000.000. Jumlah itu telah disepakati dua pasangan calon dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah.

Ketua KPU Jateng Joko Purnomo mengatakan, jumlah tersebut sudah dihitung dengan mempertimbangkan luas wilayah, intensitas kampanye, dan kesanggupan calon. ”Kami berharap pasangan calon bisa lebih menghemat lagi sehingga tidak keluar dana yang besar,” kata dia, Rabu (14/2).

Dia menambahkan, berdasarkan kebutuhan ideal untuk kampanye selama empat bulan diperlukan dana sebanyak Rp 450 miliar. Hal itu sesuai dengan aturan seperti Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye. ”Kalau ikut rumus PKPU bisa mencapai Rp 450 miliar. Itu besar sekali,” ujar dia.

Terkait dana kampanye tersebut, sesuai aturan masing-masing pasangan calon wajib menyetorkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) maksimal sehari sebelum kampanye dimulai. Menurut Joko, tim dari masing-masing pasangan calon telah memberikan LADK pada Rabu (14/2) atau sehari sebelum dimulainya kampanye pada Kamis (15/2). ”Saya belum lihat angka LADK. Tapi mereka sudah kirim LADK kok, sehingga tahapannya terpenuhi,” kata dia.

Kampanye Dimulai Joko menambahkan kampanye dimulai pada 15 Februari 2018 sampai 23 Juni 2018. Pihaknya membebaskan tim pasangan calon untuk menentukan jadwal kampanye. Jadwal kampanye yang ditentukan KPU terkait dengan debat dan rapat umum. ”Debat itu masih belum ada jadwal. Ini terkait lokasi dan stasiun televisi yang akan menyiarkan. Ada permintaan dari tim pasangan calon rapat umum itu sekali sebelum Ramadan dan sekali setelah Ramadan,” ungkap dia.

Terpisah, Kapolda Jawa Tengah Irjen Condro Kirono mengatakan, dengan dimulainya kampanye tersebut, masing-masing pasangan calon akan mendapat pengawalan pribadi yang berasal dari unsur kepolisian.

Mereka akan mengawal dua cagub dan dua cawagub. Jumlah tim pengawalan pribadi itu sebanyak 26 orang dengan dikoordinatori seorang perwira berpangkat ajun komisaris besar polisi (AKBP). Setiap cagub atau cawagub dikawal enam personel gabungan. ”Kami sudah menyerahkan berita acara pengawalan pribadi secara melekat. Ada unsur lalu lintas, intelijen, brimob, dan reserse,” ujar dia.(H74-67)

Berita Lainnya